33 Ribu Peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Probolinggo Dinonaktifkan, Dewan Ingatkan Pelayanan Jangan Sampai Terganggu
Sebanyak 33 ribu peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Probolinggo dinyatakan dinonaktifkan kepesertaannya. Langkah ini memicu perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, yang mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu.
Penyebab Penonaktifan
Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan setempat, penonaktifan ini dilakukan karena sejumlah faktor administratif. Di antaranya, adanya peserta yang datanya tidak valid, peserta yang sudah meninggal dunia namun belum diperbarui datanya, serta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang status kepesertaannya tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dari pusat.
“Kami memahami ini keputusan administratif, tetapi yang terpenting adalah jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan akses pelayanan kesehatan,” ujar salah satu anggota DPRD Probolinggo.
Dewan Minta Pemerintah Daerah Sigap
DPRD Kabupaten Probolinggo meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait segera turun tangan, memastikan peserta BPJS yang dinonaktifkan tetap bisa mengakses layanan kesehatan, terutama mereka yang seharusnya masih berhak mendapatkan fasilitas tersebut.
Baca juga: Satpolairud di Probolinggo Gencarkan Patroli untuk Cegah Pelanggaran Kapal Bolga dan Jonggrang
“Kami berharap ada langkah cepat, misalnya fasilitasi reaktivasi kepesertaan atau program jaminan kesehatan alternatif, agar pelayanan kesehatan tidak tersendat,” tambahnya.
Upaya Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Kesehatan menyatakan akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan pihak-pihak terkait untuk menyisir kembali data peserta yang dinonaktifkan. Tujuannya untuk memastikan agar mereka yang masih berhak segera didaftarkan kembali.
“Kami akan bantu warga mengurus proses reaktivasi jika memang datanya memenuhi syarat. Masyarakat diminta aktif melapor jika mengalami kesulitan dalam layanan kesehatan akibat penonaktifan ini,”.
Harapan Warga
Sejumlah warga menyampaikan harapannya agar proses pembaruan data dan reaktivasi BPJS Kesehatan bisa dilakukan tanpa berbelit-belit. Pasalnya, jaminan kesehatan sangat penting, terutama bagi keluarga kurang mampu.
“Kami berharap pemerintah cepat tanggap, karena kesehatan ini kebutuhan mendesak. Jangan sampai ketika sakit, kami justru kesulitan berobat karena BPJS tidak aktif,”.
