, ,

Minta Sekolah Tidak Menolak Siswa ABK, Komisi I DPRD Kota Probolinggo Sidak Kesiapan SPMB

oleh -12 Dilihat

Komisi I DPRD Kota Probolinggo Sidak Kesiapan PPDB, Tekankan Sekolah Tidak Boleh Menolak Siswa ABK

Probolinggo – Komisi I DPRD Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah untuk memastikan kesiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Salah satu poin utama yang ditekankan adalah larangan penolakan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang ingin bersekolah di sekolah reguler.

Misi Sidak: Pastikan PPDB Inklusif dan Transparan oleh Komisi I DPRD

Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo, H. Ahmad Fauzi, bersama anggota lainnya. Mereka mengecek langsung:
✔ Kesiapan infrastruktur untuk siswa ABK
✔ Sosialisasi sistem PPDB kepada orang tua
✔ Ketersediaan guru pendamping khusus
✔ Mekanisme pengaduan jika terjadi penolakan

“Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan. Semua anak, termasuk ABK, berhak mendapatkan sekolah yang layak,” tegas Fauzi saat berdialog dengan kepala sekolah.

Fakta di Lapangan

Tim menemukan beberapa kondisi menarik:

  1. SDN XX sudah menyediakan ramp dan toilet khusus disabilitas

  2. SMPN YY memiliki 2 guru pendamping ABK terlatih

  3. Beberapa sekolah masih perlu peningkatan sarana

“Kami akui belum sempurna, tetapi berkomitmen untuk terus berbenah,” ujar Kepala Sekolah SMPN 3 Probolinggo, Dra. Siti Aminah.

Kisah Haru Orang Tua ABK

Ibu Sari (38 tahun), warga Mayangan, membagikan pengalaman:
“Dulu anak saya ditolak 3 sekolah. Sekarang alhamdulillah ada perhatian dari pemerintah. Anak saya bisa sekolah dengan bahagia.”

Komisi I DPRD
Komisi I DPRD

Baca Juga: Pemkab Probolinggo Tinjau Efektivitas Retribusi Supaya Target Jangan Hanya dari Perkiraan dan Negosiasi

Data Penting

Berdasarkan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo:

  • Jumlah ABK di sekolah reguler: 157 siswa

  • Sekolah inklusi: 15 SD dan 8 SMP

  • Target 2024: Tambah 5 sekolah inklusi baru

Tantangan yang Dihadapi Komisi I DPRD

Beberapa kendala masih ditemui:

  • Minimnya guru pendamping khusus

  • Infrastruktur belum sepenuhnya aksesibel

  • Stigma negatif sebagian orang tua

Solusi yang Ditawarkan

Komisi I merekomendasikan:

  1. Pelatihan intensif untuk guru reguler

  2. Alokasi anggaran khusus untuk sarana ABK

  3. Sosialisasi massif tentang pendidikan inklusi

Dukungan Pemkot

Wali Kota Probolinggo, H. Rukmini, menyatakan:
“Kami akan kucurkan anggaran tambahan untuk memastikan semua sekolah siap menerima ABK.”

Pesan untuk Masyarakat

Komisi I mengimbau:
✔ Orang tua ABK tidak ragu mendaftarkan anak
✔ Sekolah mempersiapkan diri dengan baik
✔ Masyarakat mendukung penuh pendidikan inklusi

Dior

No More Posts Available.

No more pages to load.