Banyak Proyek Infrastruktur di Kabupaten Probolinggo Digarap Rekanan Luar Daerah, Jadi Sorotan Aktivis, Ini Penjelasan Dinas PUPR

Proyek di Kabupaten Probolinggo Didominasi Rekanan Luar Daerah, Aktivis Soroti Minimnya Pemberdayaan Lokal – Ini Klarifikasi Dinas PUPR

Probolinggo – Maraknya proyek infrastruktur di Kabupaten Probolinggo yang dikerjakan oleh kontraktor dari luar daerah memicu sorotan sejumlah aktivis dan pelaku usaha lokal. Mereka menilai hal ini bertentangan dengan semangat pemberdayaan ekonomi daerah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Fakta yang Bikin Geram: 70% Proyek PUPR Dikerjakan Kontraktor Luar

Data dari Pokja PBJ Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo periode 2023-2024 menunjukkan:

• 72% proyek senilai Rp1,2 triliun dikerjakan kontraktor luar daerah (Surabaya, Malang, bahkan Jakarta)

• Hanya 28% yang diraup perusahaan lokal

• Proyek strategis seperti jalan lingkar, bendungan, dan irigasi didominasi kontraktor besar

“Ini ironi. Dana APBD dikeluarkan, tapi uangnya malah mengalir ke kota lain. UMKM konstruksi lokal hanya jadi subkontraktor kecil,” protes Ahmad Faisol, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Probolinggo (FMPP).

5 Alasan Kontraktor Lokal Kesulitan Menang Proyek Infrastruktur

1. Permodalan terbatas – Tidak mampu memenuhi persyaratan garansi bank

2. Teknologi ketinggalan – Peralatan tidak memenuhi spesifikasi proyek besar

3. Administrasi lemah – Kesulitan memenuhi dokumen lelang yang kompleks

4. Rating rendah – Klasifikasi usaha kecil (K2-K3) tidak bisa ikut tender besar

5. Jaringan terbatas – Tidak memiliki koneksi dengan birokrasi

Baca juga: Dewan Semprot Kepala OPD Pemkab Probolinggo yang Absen Paripurna: Ironi OPD Terbesar Tak Hadir Evaluasi

Klarifikasi Dinas PUPR: “Kami Sudah Upayakan Porsi untuk Lokal”

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Ir. H. Bambang Sugiarto, MT, memberikan penjelasan:

1. Sistem Lelang Terbuka
   *”Semua proses sesuai Perpres 12/2021. Jika kontraktor lokal memenuhi syarat, pasti kami prioritaskan.”*

2. Paket-Paket Kecil untuk UMKM
   *”Kami pecah proyek besar menjadi paket kecil senilai Rp2-5 miliar khusus untuk kontraktor lokal.”*

3. Pendampingan Teknis
   “Bersama LPSE kami adakan pelatihan e-procurement dan penyusunan dokumen lelang.”

4. Data Kontraktor Lokal Terbatas
   “Dari 112 perusahaan konstruksi di Probolinggo, hanya 32 yang aktif dan memenuhi kualifikasi.”

Dampak Ekonomi yang Terjadi

• Uang tidak berputar di masyarakat Probolinggo

• Lapangan kerja untuk tenaga lokal minim

• Transfer pengetahuan teknologi tidak terjadi

• UMKM jasa konstruksi sulit berkembang

Tuntutan Aktivis ke Pemkab

1. Revisi Perbup tentang pengadaan barang/jasa

2. Alih teknologi wajib dari kontraktor besar ke lokal

3. Pisahkan lelang proyek di bawah Rp5 miliar khusus untuk kontraktor lokal

4. Bentuk koperasi kontraktor untuk memperkuat modal

Studi Kasus: Proyek Infrastruktur yang Berhasil Dikerjakan Lokal

Pembangunan Jalan Desa Sukokerto senilai Rp4,8 miliar berhasil dikerjakan PT. Wijaya Karya Probolinggo (perusahaan lokal) dengan kualitas memuaskan. “Buktinya kami bisa, asal diberi kesempatan,” kata Direktur Utama perusahaan tersebut.

Langkah ke Depan Menurut Dinas PUPR terkait Proyek Infrastruktur

• Database penyedia lokal akan diperbarui

• Pemantauan lebih ketat pada pelaksanaan TKDN

• Sinergi dengan Disperindag untuk bantuan permodalan