Dewan Semprot Kepala OPD Pemkab Probolinggo yang Absen di Paripurna: Ironi OPD Terbesar Malah Tak Hadir Saat Evaluasi
Probolinggo – Rapat paripurna evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Probolinggo berlangsung tegang setelah sejumlah kepala OPD ternyata absen tanpa alasan jelas. Yang lebih ironis, salah satu OPD terbesar justru tidak hadir dalam momen penting ini, memicu kritik pedas dari anggota dewan.
Kegaduhan di Rapat Evaluasi: OPD Besar Malah “Kabur”?
Rapat paripurna yang seharusnya menjadi ajang pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja OPD justru diwarnai ketidakhadiran beberapa pejabat kunci. Padahal, rapat ini penting untuk menilai sejauh mana program kerja OPD sepanjang tahun berjalan telah mencapai target.
Yang membuat anggota dewan geram, salah satu OPD dengan anggaran terbesar dan sumber daya paling banyak justru tidak hadir. Ketidakhadiran ini dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menjalankan tugas.
“Ini ironi sekali, OPD dengan anggaran besar, SDM lengkap, justru tidak hadir saat dimintai pertanggungjawaban. Kalau untuk urusan proyek pasti aktif, tapi saat evaluasi malah absen?” sindir salah satu anggota dewan.
Dewan Geram: “Ini Bentuk Ketidakpedulian!”
Beberapa anggota DPRD Probolinggo tidak segan menyampaikan kekecewaan mereka. Mereka menilai ketidakhadiran kepala OPD menunjukkan sikap tidak menghargai proses demokrasi dan akuntabilitas publik.
“Kalau memang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, setidaknya ada surat resmi atau perwakilan yang kompeten. Tapi ini, tidak ada konfirmasi sama sekali. Seolah-olah rapat evaluasi tidak penting,” tegas salah satu politisi.
Beberapa spekulasi pun muncul: apakah ketidakhadiran ini bentuk ketidaksiapan OPD bersangkutan dalam memenuhi target, atau sekadar mengabaikan kewajiban?
Baca juga: Dewan Minta Pemkab Probolinggo Kurangi Ketergantungan Pemerintah Pusat
OPD Pemkab Probolinggo Diminta Segera Beri Penjelasan Resmi
DPRD Probolinggo meminta pemerintah daerah untuk menindak tegas OPD yang abai dalam pertanggungjawaban publik. Mereka mendesak kepala OPD yang absen untuk segera memberikan klarifikasi resmi.
“Kami tidak mau ini terjadi lagi. OPD harus sadar bahwa mereka bekerja untuk rakyat, dan rakyat berhak tahu hasil kinerjanya,” tegas ketua komisi terkait.
Selain itu, dewan juga mengusulkan agar Pemkab memberlakukan sanksi tegas bagi pejabat yang sering mangkir dari rapat-rapat penting tanpa alasan kuat.
Masyarakat Probolinggo Menunggu Akuntabilitas OPD Pemkab Probolinggo
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Masyarakat berharap tidak ada lagi pejabat yang menganggap remeh proses evaluasi, apalagi sampai mengabaikannya.
“Kalau pejabatnya saja tidak disiplin, bagaimana bisa memimpin dengan baik?” ujar seorang warga.
Kini, bola berada di pihak Pemkab Probolinggo. Apakah mereka akan membiarkan hal ini terulang, atau mengambil langkah tegas untuk memastikan semua OPD bekerja dengan penuh tanggung jawab?
Bagaimana pendapat Anda?
Apakah ketidakhadiran kepala OPD dalam rapat evaluasi bisa dimaklumi, atau harus ada sanksi tegas? Berikan komentar Anda!
