Probolinggo – Kepala Desa (Kades) Kalidandan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, resmi melaporkan dugaan intimidasi dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum media online dan LSM ke aparat penegak hukum. Laporan tersebut mendapat dukungan penuh dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Probolinggo, yang menegaskan pentingnya menjaga martabat desa sekaligus menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.
Dugaan Intimidasi dan Pemerasan
Menurut keterangan Kades Kalidandan, sejumlah oknum mengaku sebagai wartawan media online dan anggota LSM diduga kerap melakukan tekanan dengan dalih pemberitaan. Mereka disebut meminta imbalan tertentu agar tidak mempublikasikan isu yang berpotensi merugikan pihak desa.
“Kami merasa tidak nyaman dengan pola-pola seperti ini. Karena itu saya memilih jalur hukum agar semuanya terang benderang,” ungkap Kades Kalidandan.
Sikap Tegas PAPDESI Probolinggo
Menanggapi laporan tersebut, Ketua PAPDESI Kabupaten Probolinggo menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh kepada Kades Kalidandan. PAPDESI menilai kasus ini menjadi peringatan penting agar aparatur desa tidak gentar menghadapi oknum yang menyalahgunakan profesinya.
“Kami berdiri bersama Kades Kalidandan. Aparatur desa tidak boleh diintimidasi oleh pihak mana pun. Jika ada persoalan, mari selesaikan dengan prosedur hukum. Supremasi hukum harus ditegakkan,” tegas Ketua PAPDESI.
Baca juga: Sinergi IKA UNAIR dan Pemprov Jatim Sedekah Oksigen lewat Festival Mangrove
Jaga Nama Baik Media dan LSM Profesional
PAPDESI juga mengingatkan bahwa persoalan ini tidak boleh digeneralisasi. Masih banyak media dan LSM yang menjalankan tugasnya secara profesional dan objektif dalam mengawal pembangunan desa.
“Kami tetap menghargai peran media dan LSM yang bekerja sesuai etika dan aturan. Namun jika ada oknum yang menodai profesi, tentu harus diproses secara hukum agar tidak mencoreng yang lain,” tambahnya.
Harapan Transparansi dan Perlindungan Aparatur Desa
Kasus ini membuka diskusi lebih luas tentang pentingnya transparansi pengelolaan dana desa dan perlindungan hukum bagi aparatur desa. Dengan pengawasan yang sehat, pembangunan desa dapat berjalan sesuai tujuan tanpa ada tekanan atau praktik pemerasan.
“Kami berharap aparat penegak hukum bertindak cepat. Ini bukan hanya soal satu desa, tetapi soal menjaga wibawa aparatur desa di seluruh Probolinggo,” kata salah satu anggota PAPDESI yang hadir mendampingi laporan.
Langkah Lanjutan
Pihak kepolisian Kabupaten Probolinggo telah menerima laporan dan menyatakan akan segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Proses hukum ini diharapkan berjalan transparan serta mampu memberikan efek jera bagi oknum yang mencoba menyalahgunakan profesi.
