Probolinggo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo terus mengusut kasus dugaan korupsi dalam program vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Probolinggo. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan anggaran yang seharusnya digunakan untuk penanggulangan wabah PMK yang sempat melanda wilayah tersebut pada 2022–2023.
Dugaan Penyalahgunaan Anggaran
Program vaksinasi PMK di Kabupaten Probolinggo diketahui mendapatkan kucuran dana miliaran rupiah dari pemerintah pusat. Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian antara laporan penggunaan anggaran dan realisasi di lapangan.
Beberapa indikasi penyimpangan yang menjadi perhatian penyidik di antaranya terkait pengadaan vaksin, distribusi, serta biaya operasional petugas lapangan. Laporan awal menyebutkan adanya dugaan markup serta pencatatan fiktif.
Kejaksaan Periksa Sejumlah Pihak
Kepala Seksi Intelijen Kejari Probolinggo mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Mereka berasal dari kalangan pejabat dinas terkait, rekanan penyedia, hingga petugas teknis di lapangan.
“Proses penyelidikan masih berjalan. Kami sudah mengumpulkan sejumlah dokumen dan memeriksa lebih dari 10 orang saksi,” ujarnya.
Meski demikian, Kejari belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Penyidik masih fokus pada pengumpulan bukti kuat sebelum masuk ke tahap penetapan tersangka.
Baca juga: Delapan Bulan Kasus Korupsi Vaksin PMK Probolinggo Masih Gelap
Kerugian Negara Masih Dihitung
Untuk mengukur besaran potensi kerugian negara, Kejaksaan bekerja sama dengan auditor independen dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Perhitungan sementara menyebutkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah, namun angka pasti baru akan diumumkan setelah audit selesai.
“Kami tidak ingin gegabah. Semua harus berdasarkan hasil audit resmi agar penyidikan kuat secara hukum,” jelas pihak Kejari.
Tanggapan Pemkab Probolinggo
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyatakan siap mendukung penuh proses hukum yang tengah berlangsung. Mereka menegaskan bahwa penanganan PMK adalah program prioritas, sehingga jika ada oknum yang bermain, hal itu merupakan tindakan individu dan tidak mewakili institusi.
“Kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Jika ada yang terbukti bersalah, harus diproses sesuai aturan,” tegas seorang pejabat dinas.
Harapan Masyarakat
Kasus ini menjadi perhatian serius masyarakat, khususnya para peternak. Warga berharap penyelidikan berjalan transparan sehingga anggaran penanggulangan PMK benar-benar bisa digunakan sebagaimana mestinya.
“Kalau ada korupsi di program vaksinasi, itu sangat merugikan kami. Ternak adalah sumber penghidupan, jangan sampai anggaran yang seharusnya melindungi malah disalahgunakan,” ujar Rahmat, seorang peternak sapi di Kecamatan Kraksaan.
Langkah Kejaksaan ke Depan
Kejari Probolinggo menegaskan akan terus mendalami kasus ini hingga tuntas. Jika ditemukan bukti kuat, penetapan tersangka akan segera dilakukan.
“Kami ingin memastikan tidak ada ruang bagi praktik korupsi, apalagi pada program yang menyangkut hajat hidup peternak,” tegas Kepala Kejari.
Kasus ini diperkirakan masih akan berkembang, mengingat kompleksitas penggunaan anggaran dan banyaknya pihak yang terlibat dalam distribusi vaksin PMK.
