DPRD Kota Probolinggo Setujui Perubahan Nama Perseroda Handal Brilian Bayuangga, Soroti Penyertaan Modal dan Masa Depan Perusahaan
Probolinggo- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pendirian Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Handal Brilian PRD Bayuangga BUMDProbolinggo mendapat respons serius dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Pembahasan raperda ini tidak hanya menyentuh aspek legal, tetapi juga menuai perdebatan sengit terkait penamaan dan kesiapan modal perusahaan.
Baca Juga : Update Terbaru Usulan 1.880 PPPK Paro Waktu Kota Probolinggo ke Kemenpan RB
Perubahan Nama untuk Hindari Polemik
PRD Salah satu poin yang paling banyak diperdebatkan adalah nama Handal Brilian sebagai identitas Perseroda. Fraksi gabungan Gerindra dan PPP menilai, diksi tersebut berpotensi menimbulkan kontroversi karena dianggap terlalu politis dan mengingatkan pada jargon kelompok tertentu di Kota Probolinggo.
Riyadlus Sholihin Firdaus, juru bicara Fraksi Gerindra-PPP, menyatakan bahwa pemilihan nama yang netral dan profesional sangat penting untuk mendukung citra BUMD di mata publik dan investor.
“Nama Handal Brilian berisiko menimbulkan bias politik, terutama jika terjadi perubahan kepemimpinan di kemudian hari. Sebagai BUMD yang akan beroperasi di kawasan Pelabuhan Tanjung Tembaga, lebih baik menggunakan nama yang mencerminkan identitas lokal dan sektor usaha, seperti PT Bahari Tanjung Tembaga,” tegas Riyadlus dalam rapat paripurna DPRD.
Usulan perubahan nama ini akhirnya disetujui oleh dewan, meskipun masih perlu dikaji lebih lanjut terkait implikasi hukum dan administratifnya.
Pertanyaan Kritis Soal Penyertaan Modal
Selain masalah penamaan, fraksi-fraksi di DPRD juga menyoroti aspek pendanaan Perseroda. Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Nur Hudana, mempertanyakan besaran modal dasar yang akan disetor Pemkot Probolinggo serta skema pengelolaan keuntungan.
“Berapa nilai modal awal yang akan dikucurkan? Bagaimana mekanisme bagi hasil antara pemkot dan pihak lain jika ada kerja sama? Apakah ada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jelas dari BUMD ini?” tanya Hudana.
Pertanyaan serupa juga dilontarkan Fraksi Golkar, yang justru bersikap skeptis terhadap pendirian Perseroda ini. Masda Putri Amelia, perwakilan Fraksi Golkar, mengingatkan bahwa Pemkot Probolinggo memiliki catatan kurang baik dalam mengelola BUMD sebelumnya.
“Kami khawatir proyek ini hanya akan menjadi beban baru bagi daerah jika tidak dikelola dengan transparan dan profesional. Perlukah mendirikan BUMD baru sementara yang sudah ada belum menunjukkan kinerja optimal?” ujar Masda.
Proyeksi Bisnis dan Tantangan ke Depan
Perseroda ini rencananya akan fokus pada pengelolaan Pelabuhan Tanjung Tembaga, yang merupakan salah satu pusat logistik dan perdagangan di Jawa Timur. Jika berhasil, BUMD ini bisa menjadi sumber PAD yang signifikan bagi Kota Probolinggo.
Namun, tantangan terbesarnya adalah memastikan tata kelola yang baik (good corporate governance), menghindari politisasi, serta menyusun strategi bisnis yang kompetitif di tengah persaingan dengan perusahaan pelabuhan swasta.
Keputusan akhir terkait perubahan nama dan skema pendanaan akan ditetapkan dalam rapat lanjutan. DPRD berharap Pemkot dapat memberikan penjelasan lebih rinci sebelum Perseroda ini resmi beroperasi.
