DPRD Probolinggo Turun Langsung, Retribusi Pasar Gotong Royong Bakal Dipangkas Drastis
Probolinggo- Tekanan ekonomi dan tarif retribusi yang dinilai tidak sesuai daya bayar pedagang memicu tunggakan yang membeludak di Pasar Gotong Royong, Probolinggo. Menyikapi hal ini, DPRD Kota Probolinggo melalui Pansus II mengambil langkah serius dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mendengar langsung keluhan para pelaku usaha.
Baca Juga : DPRD Probolinggo Desak Mie Gacoan Ditertibkan, Pemkot Diminta Tak Hanya Beri Peringatan
Inspeksi ini merupakan bagian dari proses pengkajian Raperda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fokus utama yang menjadi perhatian adalah besaran retribusi jasa dan barang untuk para pedagang yang menempati ruko di pasar tersebut.
Tunggakan Menumpuk, Pedagang Bayar “Sewot-Sewotan”
Ketua Pansus II DPRD Kota Probolinggo, Riyadlus Sholihin Firdaus, mengungkapkan keprihatinannya. Hampir satu tahun terakhir, hampir seluruh pelaku usaha di ruko Pasar Gotong Royong tidak membayar retribusi secara lunas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
“Fakta di lapangan menyatakan bahwa para pedagang membayar retribusi secara tidak teratur dan cenderung ‘suka-suka mereka’. Alasan utamanya jelas: mereka keberatan dan merasa tidak mampu dengan tarif yang berlaku sekarang,” jelas Riyadlus, seusai melakukan sidak.
Solusi Konkret: Tarif Dipotong dari Rp 35.000 jadi Rp 22.000 per Meter
Merespons keluhan ini, Pansus II mengusulkan solusi yang signifikan: pemangkasan tarif retribusi sebesar hampir 40%. Usulan yang sedang dibahas adalah menurunkan tarif dari Rp 35.000 per meter persegi per bulan menjadi Rp 22.000 per meter persegi per bulan.
“Kami turun ke lapangan untuk mendapatkan data dan cerita langsung, bukan sekadar dengar laporan. Hasilnya, kami sepakat untuk mengusulkan penurunan tarif. Dengan Rp 22.000 per meter, kami yakin ini sudah sangat terjangkau dibandingkan jika mereka harus menyewa ruko di lokasi strategis di tengah kota seperti ini,” papar Riyadlus meyakinkan.
Suara Hati Pedagang: “Sebelumnya Rp 993 Ribu, Sekarang Nyaris Rp 2,7 Juta!”
Di balik angka-angka statistik tunggakan, ada cerita pilu para pedagang yang berjuang mempertahankan usahanya. Indah Puji Lestari (45), salah satu pedagang yang menempati ruko, membenarkan bahwa tarif saat ini memberatkan.
Dia menjelaskan dengan detail, “Luas ruko saya 5×15 meter. Jika dihitung sesuai aturan, per bulan saya harus bayar Rp 35.000 x 75 meter, totalnya Rp 2.625.000. Ini naik sangat drastis dari sebelumnya yang hanya Rp 993.000 per bulan,” ujarnya sambil menunjukkan bukti setoran.
Menurut Indah, kenaikan lebih dari 260% ini tidak diimbangi dengan peningkatan omset. Justru sebalik, kondisi pasar sering sepi. “Kami tetap berusaha bayar sebagai bentuk good will, tapi sesuai kemampuan. Bulan ini saya baru bisa menyetor Rp 600.000. Mohon ada keadilan,” tandasnya.
Harapan ke Depan: Tarif Wajar, Tunggakan Tertagih, Pasar Hidup
Kebijakan penurunan tarif ini diharapkan menjadi win-win solution. Di satu sisi, beban pedagang menjadi lebih ringan sehingga mereka dapat kembali fokus mengembangkan usaha. Di sisi lain, dengan tarif yang realistis dan manusiawi, compliance (kepatuhan) membayar retribusi meningkat sehingga target pendapatan asli daerah (PAD) justru bisa lebih tercapai daripada sebelumnya yang penuh tunggakan.
Langkah proaktif DPRD ini mendapat apresiasi, namun tentunya perlu ditindaklanjuti dengan sosialisasi yang masif dan pengawasan yang baik agar niat baik untuk meringankan beban ekonomi ini benar-benar sampai ke sasaran dan menggerakkan kembali denyut nadi perekonomian di Pasar Gotong Royong.
