Dewan Minta Pemkab Probolinggo Kurangi Ketergantungan Pemerintah Pusat

DPRD Probolinggo Desak Pemkab Tingkatkan Kemandirian Daerah, Kurangi Ketergantungan pada Pusat

Probolinggo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera mengurangi ketergantungan anggaran pada transfer pemerintah pusat. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah ketidakpastian ekonomi nasional.

Fakta Ketergantungan Anggaran

Berdasarkan APBD 2024:

• 72% anggaran berasal dari Dana Transfer Pusat (DAU, DAK, DBH)

• Hanya 28% Pendapatan Asli Daerah (PAD)

• 3 sektor utama PAD: retribusi, pajak daerah, dan BUMD

5 Rekomendasi Strategis DPRD

1. Optimalisasi Potensi Pariwisata

   • Digitalisasi pemasaran objek wisata

   • Peningkatan kualitas homestay dan UMKM pendukung

   • Festival budaya berkelanjutan

2. Revitalisasi BUMD

   • Transformasi PDAM menjadi multi-bisnis

   • Pengembangan kawasan industri oleh Perumda

   • Optimalisasi aset tanah milik daerah

3. Ekstensifikasi Pajak Daerah

   • Pendataan ulang objek pajak properti

   • Penertiban pajak reklame dan hiburan

   • Insentif bagi wajib pajak disiplin

Baca juga: Minta Sekolah Tidak Menolak Siswa ABK, Komisi I DPRD Kota Probolinggo Sidak Kesiapan SPMB

1. Penguatan Sektor Pertanian

   • Hilirisasi produk hortikultura (bawang, mangga, durian)

   • Pengembangan agroindustri skala kecil

   • Pasar digital hasil pertanian

2. Kemitraan Inovatif dengan Swasta

   • Skema KPBU untuk infrastruktur

   • Corporate Social Responsibility terarah

   • Kawasan ekonomi khusus lokal

Respons Pemkab Probolinggo

Bupati H. Puput Tantriana Sari mengaku sedang menyusun strategi:

• Peningkatan PAD 15% tahun 2025

• Reformasi birokrasi pendukung

• Pelatihan SDM fiskal daerah

“Kami butuh dukungan semua pihak, termasuk DPRD dalam percepatan ini,” tegas Puput.

Studi Banding Keberhasilan Daerah Lain oleh Pemkab Probolinggo

• Kabupaten Malang: Sukses tingkatkan PAD melalui pariwisata

• Kota Surabaya: Optimalisasi pajak reklame digital

• Kabupaten Banyuwangi: Model pengembangan BUMD multisektor

Tantangan yang Dihadapi Pemkab Probolinggo

• Mentalitas birokrat yang masih bergantung pada pusat

• Minimnya inovasi penggalian PAD

• Infrastruktur pendukung yang belum memadai

Target Jangka Menengah

DPRD menetapkan indikator:
📌 PAD 40% dari total APBD pada 2028
📌 2 BUMD berkinerja unggul
📌 Penurunan ketergantungan DAU hingga 50%

Mekanisme Pengawasan

• Evaluasi triwulanan oleh Badan Anggaran

• Audit kinerja BUMD rutin

• Sanksi tegas bagi OPD yang tidak mencapai target PAD